BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompoten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
HALUT SETARA, MAJU DAN
BERKELANJUTAN
BERKELANJUTAN
Agenda hari ini
Jumat, 30 Oktober 2026
Rapat Persiapan Pembentukan Dewan Pengurus KORPRI
Detail Publikasi
Penulis: Admin Diskominfo
Tgl Post: 30 Oct 2026
Deskripsi Lengkap
- Dasar dan Latar Belakang Pembentukan Pengurus. Berdasarkan arahan Sekretaris Daerah, telah dilakukan koordinasi ke Jakarta terkait pengurusan KORPRI. Dari hasil koordinasi, disarankan agar Kabupaten Halmahera Utara membentuk Dewan Pengurus Daerah (DPD) KORPRI. Hal ini karena kepengurusan KORPRI di Kabupaten Halmahera Utara perlu memiliki struktur organisasi tersendiri.
- Masa Bakti Kepengurusan
Susunan pengurus yang diusulkan memiliki masa bakti tahun 2026–2031.
Pergantian antarwaktu (PAW) dapat dilakukan apabila terjadi pergantian Ketua atau Sekretaris.
Sementara pengurus bidang lainnya tetap menjalankan tugas sesuai masa bakti kepengurusan.
- Pentingnya Pembentukan DPD KORPRI
Pembentukan pengurus menjadi persyaratan agar Kabupaten Halmahera Utara dapat mengikuti kegiatan KORPRI di tingkat provinsi maupun nasional. Kedepan, Maluku Utara direncanakan menjadi tuan rumah kegiatan MTQ dan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) KORPRI. Karena itu, kepengurusan KORPRI di daerah harus segera dibentuk sebagai salah satu persyaratan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
- Kedudukan Ketua dan Penasihat
Berdasarkan ketentuan organisasi yang disampaikan, Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat menjabat sebagai Ketua KORPRI. Bupati berkedudukan sebagai Penasihat dan Wakil Bupati sebagai Wakil Penasihat. Jabatan Ketua DPD KORPRI dijabat oleh Sekretaris Daerah.
Pembentukan DPD KORPRI Kabupaten Halmahera Utara masa bakti 2026–2031 merupakan langkah penting untuk memperkuat kelembagaan KORPRI di daerah, meningkatkan koordinasi organisasi, serta mempersiapkan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan KORPRI di tingkat provinsi maupun nasional.
- Masa Bakti Kepengurusan
Susunan pengurus yang diusulkan memiliki masa bakti tahun 2026–2031.
Pergantian antarwaktu (PAW) dapat dilakukan apabila terjadi pergantian Ketua atau Sekretaris.
Sementara pengurus bidang lainnya tetap menjalankan tugas sesuai masa bakti kepengurusan.
- Pentingnya Pembentukan DPD KORPRI
Pembentukan pengurus menjadi persyaratan agar Kabupaten Halmahera Utara dapat mengikuti kegiatan KORPRI di tingkat provinsi maupun nasional. Kedepan, Maluku Utara direncanakan menjadi tuan rumah kegiatan MTQ dan Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) KORPRI. Karena itu, kepengurusan KORPRI di daerah harus segera dibentuk sebagai salah satu persyaratan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
- Kedudukan Ketua dan Penasihat
Berdasarkan ketentuan organisasi yang disampaikan, Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat menjabat sebagai Ketua KORPRI. Bupati berkedudukan sebagai Penasihat dan Wakil Bupati sebagai Wakil Penasihat. Jabatan Ketua DPD KORPRI dijabat oleh Sekretaris Daerah.
Pembentukan DPD KORPRI Kabupaten Halmahera Utara masa bakti 2026–2031 merupakan langkah penting untuk memperkuat kelembagaan KORPRI di daerah, meningkatkan koordinasi organisasi, serta mempersiapkan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan KORPRI di tingkat provinsi maupun nasional.